MAKALAH STUNTING: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI INDONESIA
Mita a
Sign up for access to the world's latest research
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Related papers
JURNAL ILMIAH KEIMIGRASIAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA
JURNAL ILMIAH KEIMIGRASIAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA, 2019
Isu pengungsi dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam organisasi internasional, dalam perkembanganya di indonesia masalah pengungsi menjadi perhatiaan khusus mengingat jumlah pengungsi yang masuk ke indonesia yang tidak sedikit. Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia saat ini berjumlah 14.364 orang yang berasal dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, 400-an pengungsi adalah anak-anak.1 Dengan dibandingkan pada tahun 2015. Data dari UNHCR menyebutkan saat ini di Indonesia hingga Juni 2015 tercatat ada 13.188 orang yang menjadi perhatian mereka. Di antara jumlah tersebut, 5.277 merupakan pengungsi dan 7.911 pencari suaka.2 Hal ini menujukan meningkatnya jumlah pengungsi dari luar negeri yang masuk ke indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri. Faktor lainnya yaitu tidak adanya regulasi yang khusus mengatur tentang mekanisme penangan pengungsi di indonesia di dalam Undang-undang Keimigrasian juga belum mengatur tentang pengungsi. Kata kunci: pengungsi, peraturan presiden, RUDENIM
PENANGANAN KEBERADA PENGUNGSI DI INDONESIA
HENDRIKO DEMUS SEPTIANO S, 2022
DINAMIKA PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan , 2019
Paper ini berusaha membahas permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan menciptakan pasar tenaga kerja adalah kunci kemudahan dalam berbisnis. Implementasi kebijakan di Indonesia sejauh ini tidak memberikan kemudahan bagi swasta dan dunia dalam menjalankan bisnisnya. Sejumlah hal yang menjadi kendala yaitu perizinan yang panjang, biaya yang mahal dan waktu pemrosesan yang lama karena hal tersebut dapat mengganggu penciptaan lapanga pekerjaan yang berkualitas. Aspek kelembagaan adalah elemen kunci yang perlu diperbaiki dalam upaya menurunkan pengangguran. Disampng itu, pentingnya aspek institusional dalam menyelesaikan masalah pembangunan dengan menciptakan dan dan memperluas peluang kerja. Aspek hukum kelembagaan perlu dibuat pengaturan untuk barang publik dalam aturan formal dan non-formal.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Muhammad Lutfi, 2012
Tulisan ini akan membahas dan mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbagai macam bentuk dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Fokus ini didasarkan pada alasan bahwa dalam kurun waktu pasca orde atau pada masa bergulirnya era reformasi, permasalahan kemiskinan masih menjadi polemik dan fenomena bangsa. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan, namun pada kenyataannya tidak secara signifikan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan dalam beberapa kebijakan yang ada bukannya mengatasi masalah kemiskinan, justru melahirkan masalah baru.
INFLASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA
Devi Multiana, 2020
Abstrak Untuk mengetahui tingkat perkembangan Inflasi dan Penganguran di Indonesia maka saya melihat lagi data data yang sudah terkumpul. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin cepat pula kenaikan tingkat upah dan harga, dan semakin tinggi harapan inflasi semakin cepat pula kenaikan tingkat upah. BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Dapat kita lihat bahwa tingkat pengangguran bergantung pada berbagai ciri pasar tenaga kerja, seperti peraturan upah minimum, kekuasaan pasar serikat pekerja, peranan upah efisiensi dan seberapa efektifnya proses pencarian kerja. Sebaliknya tingkat inflasi terutama sekali bergantung pada jumlah uang yang beredar yang dikendalikan oleh bank sentral, oleh sebab itu, pada jangka panjang, inflasi dan pengangguran secara garis besar bukanlah dua masalah yang saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat menggeser kurva permintaan agregat. Oleh sebab itu, kebijakan moneter dan fiskal dapat memindahkan perekonomian sepanjang kurva phillips. Kenaikan jumlah uang yang beredar, peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak meningkatkan permintaan agregat dan memindahkan perekonomian ke suatu titik pada kurva phillips dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dengan pemahaman ini kurva phillips menawarkan pilihan-pilihan kombinasi antara inflasi dan penangguran kepada para pembuat kebijakan B. Rumusan Masalah a. Apa itu inflasi? b. Bagaimana hubungan antara tingkat harga dan pengangguran? BAB II PEMBAHASAN Pengertian Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
PERBANKAN DI INDONESIA DAN PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
Segala puji hanyalah milik Allah swt, Tuhan sumber segala ilmu pengetahuan yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.
HEWAN DAN TUMBUHAN LANGKA DI INDONESIA
Berbagai Hewan langka yang ada di indonesia
DAMPAK KEMAJUAN ILPENGTEK TERHADAP PERTAHANAN INDONESIA
Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional.
ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
ABSTRAK This is the objective research to analyze factors which influence unemployment in Indonesia. The unemployment rate can lead to public productivity and incomes that result in decreased income per capita and poverty, so it is very influential on the development of a country. Those factors are inflation and economic growth. Independent variables used in this research are inflation and economic growth from website of BPS and World Bank period 1988-2017. The dependent variable used is the unemployment rate in Indonesia from website of BPS period 1987-2017. This research using multiple regression and then with analysis ordinary least square (OLS) method. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang menjadi perbedaan terletak pada penyebab dari pengangguran itu sendiri. Pada negara maju, munculnya pengangguran lebih terkait dengan pasang surut kegiatan ekonomi dan bisnis. Sedangkan di negara berkembang (termasuk Indonesia), masalah pengangguran muncul karena ketiadaan lapangan kerja, tingginya angkatan kerja, kelangkaan investasi dan juga masalah sosial politik dalam negeri (Limongan:2001). Indonesia tergolong negara yang masih " muda " yang sedang dalam proses pertumbuhan atau dengan kata halus disebut " sedang membangun " atau " developing country ". Dunia ekonomi Indonesia masih dalam masa transisi (peralihan) dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri modern. Dalam hal jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara nomor empat yang terbesar di dunia, tetapi dalam hal taraf hidup rakyat, persoalan ekonomi masih merupakan tantangan yang berat: bagaimana menyediakan cukup makanan, obat-obatan, pendidikan, dan pekerjaan untuk lebih dari 200 juta penduduk (Gilarso, 2002: 32). Menurut Sadono Sukirno (2004), terdapat tiga masalah utama yang menjadi pokok permasalahan dalam ekonomi makro, yakni masalah pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang selalu terjadi dalam suatu perekonomian. Peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang tidak diimbangi oleh produksi barang atau jasa merupakan penyebab inflasi. Inflasi
Related papers
REVIEW ARTIKEL: MENGELOLA KEBERAGAMAN DAN PERBEDAAN DI INDONESIA
Di negara demokrasi seperti Indonesia, pengelolaan terhadap keberagaman dan perbedaan menjadi satu hal mutlak yang harus menjadi perhatian pemerintah. Luputnya pengelolaan yang baik dari persoalan tersebut akan berakibat pada rusaknya tenun kebangsaan. Pancasila yang menjadi dasar negara sudah seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila inilah keberagaman dan perbedaan itu dapat diakomodasi. 1 Termasuk dalam hal ini perbedaan pendapat 1. Dalam bahasa Azyumardi Azra, Pancasila ini disebut sebagai common ideological platform yang dapat memayungi keberagaman dan perbedaan, baik itu etnis, budaya, dan agama yang ada di
SEJARAH PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA
Puji dan Syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah berkat Rahmat, Nikmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurna seluruh risalah-Nya.
REVITALISASI KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA
Dewasa ini, penyuluhan pertanian menghadapi problem yang serius karena sudah mulai tidak mendapat tempat lagi di sektor pertanian. Berbagai masalah kelembagaan seperti: (1) Tidak ada kordinasi antar lembaga terkait, (2) Kurangnya dukungan lembaga penyuluhan terhadap penyuluh, (3) Lembaga penyuluhan menjalankan tugas yang bias kepentingan, dan (5) Kabupaten/kota masih banyak yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan dan rendahnya dana otonom dalam menjalankan fungsinya. Mendasarkan pada permasalahan ini, maka dibutuhkan suatu revitalisasi kelembagaan penyuluhan sebagai upaya untuk memfungsikan kembali lembaga penyuluhan sesuai dengan perannya. Karena alasan inilah, maka penulisan paper ini bertujuan untuk mereview bagaimana seharusnya revitalisasi kelembagaan penyuluhan dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis wacana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan lewat metode studi pustaka. Dari pembahasan diketahui bahwa revitalisasi penyuluhan hendaknya dilakukan baik dari segi internal kelembagaan maupun dari eksternalnya. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: (1) Menyusun kembali nilai, fungsi, teknologi, (2) Meningkatkan kualitas sumber daya modal, fisik, dan manusianya, (3) Adanya pola kepemimpinan yang luwes dan penghargaan terhadap staff, serta (4) Memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan lembaga itu sendiri lewat penyusunan peraturan dan perbaikan sub sistem. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga penyuluhan agar mampu memenuhi peran dan fungsinya.
KEBIJAKAN DAN UPAYA INDONESIA DALAM MENG
170820140512 PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2016 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga tugas individu membuat makalah ini dapat diselesaikan. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Diplomasi dan Politik Luar Negeri. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah juga sebagai penerapan pemahaman penulis terhadap materi kuliah yang telah disampaikan di kelas. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah tentang "Kebijakan dan Upaya Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional (Studi Kasus tentang Perdagangan Manusia)". Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Yanyan. M. Yani, Ph.D, yang telah banyak membagikan ilmunya kepada penulis dalam pelaksanaan perkuliaan di kelas dan menuntun dalam membuat makalah ini. Akhir kata, penulis berharap agar makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi yang membaca dan penulis berharap kritik dan sarannya guna pengembangan penulisan makalah untuk selanjutnya. terima kasih. Bandung, 06 Mei 2016 Ahirul Habib Padilah
PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN INDONESIA
PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN INDONESIA
TANTANGAN DAN UPAYA PEMENRINTAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA
TANTANGAN DAN UPAYA PEMENRINTAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA, 2024
Berdasarkan prinsip keadilan, terutama keadilan sosial, tujuan utama masyarakat harus dirumuskan sebagai pencapaian kehidupan yang layak dan sejahtera bagi semua penduduk. Tujuan ini harus meliputi semua kelompok, termasuk minoritas yang sering kali ditindas dan mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Selain itu, tujuan tersebut juga harus mempertimbangkan berbagai kemampuan manusia yang berbeda: baik mereka yang memiliki bakat terbatas maupun yang memiliki banyak bakat, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bakatnya. Tujuan ini juga harus inklusif terhadap semua kelompok usia, kondisi fisik, dan kekuatan individu. Keadilan gender juga harus menjadi bagian dari tujuan utama ini, karena diskriminasi terhadap perempuan di banyak bagian dunia masih menjadi praktik yang dibiarkan dan mengandung ketidakadilan yang sering kali lebih buruk dibandingkan dengan norma sosial umum.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.